BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADAPAN

Jika Bab 2 telah membangun fondasi nilai dan ideologi—menunjukkan titik temu struktural antara Pancasila dan Maqashid Syariah—maka Bab 3 ini mengajak kita menelusuri jejak historisnya. Nilai tidak lahir dari ruang hampa; ia tumbuh dari pengalaman kolektif suatu bangsa yang terbentuk melalui interaksi panjang antara tradisi lokal, agama, dan dinamika sosial-politik yang melingkupinya.

Pertanyaan besar yang menjadi benang merah bab ini adalah: bagaimana sesungguhnya ekonomi kerakyatan Indonesia—yang kelak menjadi salah satu pilar konstitusional bangsa melalui Pasal 33 UUD 1945—terbentuk secara historis? Jawabannya, sebagaimana akan diuraikan, tidak bisa dilepaskan dari pertemuan panjang antara tradisi adat Nusantara dan nilai-nilai Islam yang masuk sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, yang kemudian mengkristal menjadi kesadaran kebangsaan pada awal abad ke-20, dan akhirnya diperjuangkan secara terorganisir melalui berbagai gerakan dan organisasi Islam menjelang dan setelah kemerdekaan.

Bab ini akan menelusuri lima tahapan besar: (A) akar peradaban ekonomi Nusantara sebagai pertemuan adat dan Islam, (B) paham kekeluargaan dan gotong royong sebagai ekspresi lokal dari konsep ta'awun, (C) kesadaran kebangsaan 1908-1945 dan warisannya bagi ekonomi Islam Nusantara, (D) kebangkitan nasional sebagai refleksi nilai tauhid dan kebersamaan, dan (E) peran konkret organisasi-organisasi Islam dalam membentuk fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia.

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

1. Nusantara Sebelum Islam: Ekonomi Berbasis Adat dan Kosmologi Agraris-Maritim

Jauh sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem ekonomi yang mapan, dibangun di atas dua fondasi utama: budaya agraris di pedalaman (terutama Jawa, Bali, dan sebagian Sumatra) dan budaya maritim-perdagangan di wilayah pesisir (terutama Selat Malaka, pesisir utara Jawa, dan kepulauan timur Nusantara). Sistem ekonomi ini diatur oleh hukum adat (customary law) yang sarat dengan nilai kosmologis-religius Hindu-Buddha, seperti konsep karma, dharma, dan hierarki sosial berbasis kasta atau kedudukan dalam struktur kerajaan.

Dalam ranah ekonomi agraris, dikenal sistem kepemilikan tanah komunal (tanah ulayat), sistem gotong royong dalam pengelolaan lahan pertanian (seperti subak di Bali—sistem irigasi kolektif berbasis musyawarah), dan sistem bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap yang diatur oleh hukum adat setempat. Dalam ranah maritim-perdagangan, Nusantara telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional sejak era kerajaan Sriwijaya (abad ke-7) dan Majapahit (abad ke-13), menghubungkan jalur rempah-rempah antara Tiongkok, India, dan Timur Tengah.

2. Masuknya Islam dan Transformasi Ekonomi Nusantara

Islam masuk ke Nusantara bukan melalui penaklukan militer, melainkan—menurut mayoritas sejarawan—melalui jalur perdagangan (trade route) yang dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat (India), Persia, dan Arab sejak sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, dengan titik pertumbuhan pesat pada abad ke-13 seiring berdirinya kerajaan-kerajaan Islam pertama seperti Samudera Pasai di Aceh.

Fakta bahwa Islam masuk melalui jalur perdagangan ini memiliki implikasi yang sangat penting: sejak awal kemunculannya di Nusantara, Islam telah berkelindan erat dengan aktivitas ekonomi. Para pedagang Muslim tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa serta etika bisnis Islam (akhlaq al-tijarah)—kejujuran dalam takaran dan timbangan, larangan riba, prinsip saling ridha dalam transaksi, dan semangat ta'awun (tolong-menolong) dalam jaringan perdagangan lintas pulau dan lintas negara.

Transformasi ekonomi Nusantara pasca-masuknya Islam terjadi secara bertahap dan akulturatif, bukan revolusioner yang menghapus total tradisi sebelumnya. Beberapa pola akulturasi yang menonjol:

Sinkretisme kelembagaan: Sistem kesultanan Islam di Nusantara (seperti Kesultanan Demak, Banten, Aceh, Ternate-Tidore) tetap mempertahankan banyak struktur pemerintahan dan ekonomi kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya, namun mengganti kerangka legitimasi dan sebagian aturan hukum dengan syariat Islam.
Adaptasi hukum adat ke dalam fiqh lokal: Berkembang tradisi 'urf (kebiasaan lokal yang diakui sebagai sumber hukum sekunder dalam fiqh) yang memungkinkan praktik-praktik adat ekonomi Nusantara—selama tidak bertentangan dengan syariat—tetap dipertahankan dan bahkan mendapat legitimasi keislaman.
Islamisasi jaringan perdagangan: Kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Aceh, Banten, Gresik, dan Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam, di mana etika dagang Islam menjadi bahasa bersama (lingua franca) para pedagang lintas etnis dan lintas pulau.

3. Konsep Kepemilikan Tanah: Titik Temu Adat dan Fiqh

Salah satu area yang paling menarik untuk dicermati dalam pertemuan adat dan Islam adalah konsep kepemilikan tanah. Hukum adat Nusantara mengenal konsep tanah ulayat (kepemilikan komunal oleh masyarakat adat), yang secara filosofis memiliki kemiripan dengan konsep iqtha' dan ihya' al-mawat (menghidupkan tanah mati/terlantar) dalam fiqh Islam klasik—keduanya sama-sama menekankan bahwa kepemilikan tanah tidak bersifat mutlak-individual, melainkan terikat pada fungsi sosial dan pemanfaatan produktifnya.

Titik temu inilah yang kemudian memudahkan penerimaan masyarakat Nusantara terhadap konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam sebagaimana dibahas di Bab 2—bahwa kepemilikan manusia atas harta bersifat relatif (nisbiyyah) dan terikat tanggung jawab sosial, bukan kepemilikan mutlak yang bebas nilai. Nilai-nilai ini kemudian menjadi salah satu akar filosofis dari konsep tanah komunal, hak ulayat, dan bahkan kelak konsep tanah wakaf yang berkembang pesat di berbagai wilayah Nusantara, terutama di Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan.

4. Warisan Institusional: Pasar, Pesantren, dan Perdagangan

Pertemuan adat dan Islam di Nusantara melahirkan pula institusi-institusi ekonomi khas yang bertahan hingga kini. Pasar tradisional Nusantara, yang sebelumnya telah ada dalam tradisi Hindu-Buddha, mengalami penguatan etika transaksi Islami—kejujuran, larangan penipuan, dan penghormatan terhadap kesepakatan bersama. Lembaga pesantren, yang mulai tumbuh sejak masuknya Islam, tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi umat, dengan banyak pesantren yang mengelola lahan pertanian, perkebunan, hingga usaha dagang secara kolektif sebagai bagian dari kemandirian ekonomi lembaga.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

1. Gotong Royong: DNA Sosial-Ekonomi Bangsa Indonesia

Gotong royong bukan sekadar slogan atau jargon politik, melainkan pola perilaku sosial-ekonomi yang telah mengakar sangat dalam di seluruh penjuru Nusantara jauh sebelum konsep ini dipopulerkan secara politis oleh Bung Karno dalam pidato-pidatonya menjelang kemerdekaan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Indonesia, gotong royong terwujud dalam berbagai bentuk: kerja bakti membangun rumah (di Jawa dikenal sebagai "sambatan"), sistem tanam-panen kolektif, hingga tradisi arisan dan simpan-pinjam komunal yang menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro modern.

Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI menyebut gotong royong sebagai "perasan" (esensi) dari seluruh sila Pancasila—sebuah konsep yang menurutnya paling mewakili jiwa bangsa Indonesia yang kolektivistik, berbeda dari individualisme Barat.

2. Ta'awun: Konsep Pertolongan dalam Al-Qur'an

Islam mempunyai konsep yang pada dasarnya sangat dekat dengan kerja sama timbal balik, yaitu ta'awun (saling membantu/kerja sama). QS. Al-Ma'idah [5]: 2 secara eksplisit memerintahkan: "...dan saling membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."

Ayat ini memberikan kerangka etis yang penting: ta'awun bukanlah kerja sama tanpa syarat, melainkan kerja sama yang diarahkan pada kebajikan (al-birr) dan ketakwaan (al-taqwa), sekaligus menolak kerja sama dalam keburukan dan pelanggaran. Prinsip ini relevan dalam konteks ekonomi modern—misalnya, gotong royong dalam bentuk kolusi bisnis yang merugikan pihak ketiga atau negara jelas bertentangan dengan ruh ta'awun yang sesungguhnya, meskipun secara formal tampak seperti "kerja sama".

Dalam tradisi fiqh muamalah, konsep ta'awun ini melahirkan berbagai skema kerja sama ekonomi: musyarakah (kemitraan modal), mudharabah (kerja sama modal-keahlian dengan skema bagi hasil), hingga takaful (asuransi berbasis prinsip tolong-menolong dan tanggung renteng di antara peserta, bukan transfer risiko komersial semata sebagaimana asuransi konvensional).

3. Titik Temu Filosofis: Kolektivisme yang Berkeadaban

Baik gotong royong maupun ta'awun sama-sama menawarkan alternatif terhadap individualisme ekstrem yang menjadi ciri khas kapitalisme liberal. Namun keduanya juga tidak jatuh pada kolektivisme totaliter ala sosialisme-komunisme yang menegasikan hak milik pribadi. Titik temu yang presisi terletak pada gagasan kolektivisme yang berkeadaban—individu tetap memiliki hak dan tanggung jawab pribadi, namun keberadaannya senantiasa terhubung dan bertanggung jawab kepada komunitas yang lebih luas.

Beberapa manifestasi konkret titik temu ini dalam institusi ekonomi Indonesia:

Koperasi, sebagaimana digagas Bung Hatta sebagai "Bapak Koperasi Indonesia", pada dasarnya adalah lembagaisasi modern dari semangat gotong royong dan ta'awun—usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang mengutamakan kesejahteraan anggota secara kolektif, bukan maksimalisasi profit segelintir pemilik modal.
Arisan dan kelompok simpan pinjam tradisional, yang menjadi cikal bakal Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan lembaga keuangan mikro syariah, mewujudkan prinsip ta'awun dalam skala mikro-komunal.
Sistem gotong royong panen (sambatan, subak, dan sejenisnya), yang secara substansi menjalankan prinsip ta'awun 'ala al-birr—tolong-menolong dalam kebajikan—meskipun berkembang sebelum Islam datang, namun mendapatkan penguatan nilai dan legitimasi baru setelah masuknya ajaran Islam ke Nusantara.

4. Gotong Royong sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer

Dalam konteks kontemporer, semangat gotong royong dan ta'awun ini menemukan wujud barunya dalam berbagai inovasi ekonomi syariah, seperti platform crowdfunding syariah yang menghimpun dana kolektif untuk pembiayaan usaha mikro, gerakan wakaf produktif berbasis komunitas, hingga koperasi syariah dan credit union berbasis pesantren yang tumbuh subur di berbagai daerah. Semua ini menunjukkan bahwa nilai gotong royong dan ta'awun bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan modal sosial (social capital) yang terus relevan dan dapat diaktualisasikan dalam skema ekonomi modern.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

1. Periode 1908-1945: Dari Kebangkitan Nasional Menuju Kemerdekaan

Rentang waktu 1908 hingga 1945 merupakan periode paling krusial dalam pembentukan kesadaran kebangsaan Indonesia modern. Diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 (yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional), periode ini menyaksikan lahirnya berbagai organisasi pergerakan yang tidak hanya berjuang secara politik, tetapi juga secara ekonomi—menyadari bahwa penjajahan Belanda bukan hanya penjajahan politik, melainkan juga eksploitasi ekonomi sistematis terhadap rakyat pribumi.

Dalam konteks ini, organisasi-organisasi Islam memainkan peran perintis yang sangat signifikan, bahkan mendahului berdirinya Budi Utomo dalam hal kesadaran ekonomi kebangsaan. Sarekat Dagang Islam (SDI), yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905 (tiga tahun sebelum Budi Utomo), merupakan salah satu organisasi pergerakan pribumi paling awal yang secara eksplisit berorientasi ekonomi—didirikan sebagai respons terhadap dominasi pedagang Tionghoa dan Belanda dalam perdagangan batik dan tekstil di Surakarta.

2. Kolonialisme sebagai Eksploitasi Ekonomi: Kesadaran yang Melahirkan Perlawanan

Kesadaran kebangsaan periode ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman traumatis eksploitasi ekonomi kolonial, terutama melalui sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada abad ke-19 dan kebijakan ekonomi liberal-kolonial pada awal abad ke-20 yang memperkaya perusahaan-perusahaan dagang Eropa (seperti VOC dan penerusnya) dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat pribumi. Sistem ini menciptakan struktur ekonomi kolonial yang sangat timpang: rakyat pribumi menjadi buruh dan petani penggarap dengan hasil bumi yang sebagian besar dieksploitasi untuk kepentingan kolonial, sementara akses terhadap modal, teknologi, dan pasar dikuasai oleh kelompok Eropa dan Tionghoa perantara.

Kondisi inilah yang melahirkan kesadaran kolektif rakyat pribumi—termasuk kalangan Muslim yang menjadi mayoritas penduduk—bahwa perjuangan kemerdekaan tidak cukup hanya di ranah politik, melainkan harus disertai perjuangan ekonomi untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi bangsa dari cengkeraman kolonialisme dan kapitalisme asing.

3. Warisan Ekonomi Islam Nusantara: Dari Pesantren hingga Perdagangan Batik

Sepanjang periode ini, institusi-institusi ekonomi berbasis Islam yang telah lama berakar di Nusantara—pesantren, pasar-pasar tradisional yang dikelola komunitas Muslim, dan jaringan perdagangan santri—menjadi basis material sekaligus basis massa bagi gerakan kebangsaan. Sarekat Dagang Islam, misalnya, tumbuh dari basis pedagang batik Muslim di Surakarta, menunjukkan bagaimana jaringan ekonomi Islam yang telah lama eksis dapat dimobilisasi menjadi kekuatan sosial-politik yang signifikan.

Warisan penting lainnya adalah tradisi wakaf yang telah berkembang luas sejak era kesultanan Islam Nusantara. Banyak lembaga pendidikan Islam, masjid, dan bahkan lahan pertanian yang dikelola secara wakaf menjadi basis ekonomi independen bagi komunitas Muslim, tidak bergantung pada belas kasihan pemerintah kolonial. Basis ekonomi independen inilah yang kemudian memungkinkan organisasi-organisasi Islam mengembangkan program-program sosial-ekonomi mereka sendiri—pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat—tanpa harus sepenuhnya bergantung pada struktur kolonial.

4. Kongres Sumpah Pemuda 1928 dan Konsolidasi Kesadaran Ekonomi Kebangsaan

Momentum Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi titik konsolidasi penting kesadaran kebangsaan lintas suku dan agama, termasuk kesadaran bahwa persoalan ekonomi rakyat adalah persoalan bersama seluruh elemen bangsa, bukan hanya persoalan sektarian kelompok tertentu. Momentum ini turut memperkuat legitimasi bahwa perjuangan ekonomi umat Islam—melalui organisasi seperti SDI, yang kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI)—bukanlah perjuangan eksklusif Islam semata, melainkan bagian integral dari perjuangan ekonomi kebangsaan Indonesia secara keseluruhan.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

1. Kebangkitan Nasional: Lebih dari Sekadar Momentum Politik

Istilah "Kebangkitan Nasional" sering direduksi maknanya sebagai sekadar momentum politik berdirinya organisasi modern pertama (Budi Utomo, 1908). Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, kebangkitan nasional Indonesia memiliki dimensi spiritual-teologis yang sangat kuat, terutama dari kalangan Muslim yang menjadi mayoritas penduduk pribumi saat itu.

Kebangkitan nasional pada hakikatnya adalah kebangkitan kesadaran (wa'y) kolektif bahwa bangsa Indonesia—dengan segala keragamannya—memiliki martabat dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, bebas dari penjajahan dan eksploitasi asing. Kesadaran ini, bagi kalangan Muslim Nusantara, tidak dapat dilepaskan dari nilai tauhid yang mengajarkan bahwa manusia hanya boleh tunduk kepada Allah semata, dan tidak boleh tunduk secara mutlak kepada kekuasaan manusia lain, termasuk kekuasaan kolonial yang menindas.

2. Monoteisme sebagai Sumber Semangat Anti-Penindasan

Prinsip tauhid, sebagaimana dibahas dalam Bab 2, menegaskan bahwa Allah adalah pemilik dan penguasa mutlak, sementara manusia—siapapun dia, termasuk penguasa kolonial—hanyalah makhluk yang setara di hadapan-Nya. Prinsip ini melahirkan spirit egalitarianisme radikal yang menolak segala bentuk penindasan struktural, termasuk penindasan ekonomi kolonial.

Banyak tokoh pergerakan Islam pada masa ini secara eksplisit mengaitkan perjuangan kemerdekaan dengan spirit tauhid dan jihad melawan penindasan (thaghut). KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, misalnya, mengeluarkan Resolusi Jihad pada 1945 yang menegaskan kewajiban mempertahankan kemerdekaan sebagai bagian dari kewajiban keagamaan (fardhu 'ain), menunjukkan bagaimana nilai tauhid dan spirit keagamaan menjadi bahan bakar spiritual bagi perjuangan kebangsaan, termasuk perjuangan untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi rakyat dari cengkeraman kolonialisme.

3. Kebersamaan sebagai Prasyarat untuk Kebangkitan: Persaudaraan Melampaui Batasan Organisasi

Kebangkitan nasional juga merupakan refleksi dari nilai kebersamaan yang melampaui sekat-sekat organisasi, aliran, dan latar belakang sosial. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara organisasi-organisasi pergerakan pada masa itu—ada yang kooperatif dengan pemerintah kolonial, ada yang non-kooperatif; ada yang berbasis agama, ada yang berbasis nasionalisme sekuler—namun terdapat kesadaran kolektif yang menyatukan mereka semua: cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan bersama.

Kesadaran ini merupakan manifestasi nyata dari nilai ukhuwwah dalam arti luas (ukhuwwah insaniyyah dan ukhuwwah wathaniyyah, sebagaimana dibahas dalam Bab 2)—bahwa terlepas dari keberagaman pendekatan dan latar belakang, semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan kolektif, termasuk kesejahteraan ekonomi rakyat yang tertindas oleh sistem kolonial.

4. Dari Kebangkitan Spiritual ke Aksi Ekonomi Kolektif

Kebangkitan nasional yang berakar pada nilai tauhid dan kebersamaan ini pada akhirnya bermuara pada aksi-aksi ekonomi kolektif yang konkret: pendirian koperasi-koperasi rakyat, gerakan boikot terhadap produk-produk kolonial, penguatan jaringan ekonomi pribumi melalui organisasi dagang seperti Sarekat Dagang Islam, hingga gerakan literasi dan pendidikan ekonomi rakyat yang digalakkan berbagai organisasi pergerakan, termasuk Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebangkitan nasional Indonesia bukan sekadar peristiwa politik yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari pergolakan spiritual dan sosial yang mendalam—di mana nilai tauhid memberikan legitimasi teologis untuk menolak penindasan, dan nilai kebersamaan (ukhuwwah dan gotong royong) menjadi perekat sosial yang memungkinkan perjuangan kolektif tersebut terwujud secara nyata, termasuk dalam ranah ekonomi.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

1. Sarekat Dagang Islam (1905): Perintis Ekonomi Kerakyatan Berbasis Islam

Sarekat Dagang Islam (SDI), didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 1905, merupakan organisasi pergerakan pribumi paling awal yang secara eksplisit berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Latar belakang berdirinya SDI adalah persaingan dagang antara pedagang batik pribumi Muslim dengan pedagang Tionghoa yang saat itu mendapat keistimewaan struktural dari pemerintah kolonial Belanda dalam sistem stratifikasi sosial-ekonomi kolonial (di mana orang Eropa berada di kasta tertinggi, disusul "Timur Asing" termasuk Tionghoa dan Arab, dan pribumi berada di kasta terendah).

SDI berfungsi sebagai wadah solidaritas ekonomi pedagang Muslim pribumi—semacam koperasi dagang awal yang memungkinkan para pedagang batik saling mendukung dalam hal permodalan, distribusi bahan baku, dan perlindungan dari persaingan yang tidak adil. Pada 1912, SDI bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto, memperluas orientasinya dari sekadar organisasi dagang menjadi organisasi pergerakan nasional yang lebih luas, mencakup isu-isu ekonomi, sosial, dan politik. SI kemudian menjadi organisasi massa pribumi terbesar pada masanya, dengan basis massa yang mencakup petani, buruh, dan pedagang kecil di berbagai wilayah Nusantara.

Warisan penting SI bagi ekonomi kerakyatan Indonesia adalah pembuktian bahwa organisasi berbasis Islam mampu memobilisasi kekuatan ekonomi rakyat secara terorganisir untuk melawan dominasi ekonomi asing dan kolonial—sebuah model perjuangan ekonomi berbasis solidaritas keagamaan dan kebangsaan yang menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan ekonomi kerakyatan selanjutnya.

2. Muhammadiyah (1912): Modernisasi Ekonomi Umat melalui Pendidikan dan Filantropi

KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta dengan fokus utama pada pembaruan (tajdid) pemahaman keagamaan dan modernisasi pendidikan Islam. Meskipun tidak didirikan secara eksplisit sebagai organisasi ekonomi, Muhammadiyah memberikan kontribusi besar bagi pembentukan ekonomi kerakyatan Indonesia melalui dua jalur utama:

Pertama, melalui pendidikan modern. Muhammadiyah mempelopori sistem pendidikan yang memadukan kurikulum agama dengan pengetahuan umum (termasuk pengetahuan ekonomi dan keterampilan praktis), menghasilkan generasi Muslim terdidik yang mampu bersaing secara ekonomi di era modern, tidak hanya terpaku pada pendidikan tradisional pesantren semata.

Kedua, melalui filantropi Islam yang terorganisir dan modern. Muhammadiyah mempelopori pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah secara modern dan terlembaga melalui Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) yang didirikan pada 1918—cikal bakal amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan dan sosial yang kini berkembang menjadi ratusan rumah sakit dan panti asuhan di seluruh Indonesia. Model filantropi terorganisir ini menjadi salah satu warisan penting Muhammadiyah bagi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ZISWAF yang lebih profesional dan berkelanjutan, sebagaimana dibahas pada Bab 2.

3. Nahdlatul Ulama (1926): Menjaga Ekonomi Umat Berbasis Pesantren dan Tradisi

Nahdlatul Ulama (NU), didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama pesantren pada 31 Januari 1926 di Surabaya, lahir dengan orientasi awal mempertahankan tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah dan memperkuat jaringan ulama pesantren di tengah gelombang modernisme Islam. Dalam ranah ekonomi, NU memiliki kontribusi khas yang berbeda dari Muhammadiyah, yaitu penguatan basis ekonomi pesantren dan masyarakat pedesaan.

Pesantren-pesantren yang menjadi basis NU secara historis telah menjadi pusat ekonomi mandiri di pedesaan—mengelola lahan pertanian, perkebunan, hingga usaha-usaha produktif lain yang menghidupi kebutuhan operasional pesantren tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal. Model kemandirian ekonomi berbasis pesantren inilah yang menjadi salah satu warisan penting NU bagi ekonomi kerakyatan Indonesia, dan kini berkembang menjadi gerakan "One Pesantren One Product" (OPOP) serta berbagai lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren (seperti BMT dan koperasi pesantren) di berbagai daerah.

Selain itu, NU juga memiliki kontribusi penting dalam merumuskan hubungan antara Islam dan negara-bangsa melalui konsep "Islam Nusantara" dan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara final (final form) bagi umat Islam Indonesia—sebuah kontribusi ideologis yang sangat relevan dengan pembahasan Bab 2 mengenai titik temu Pancasila dan nilai-nilai Islam, termasuk dalam ranah ekonomi.

4. Sintesis: Tiga Model, Satu Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Ketiga organisasi ini—Sarekat Dagang Islam/Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama—meskipun memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, sesungguhnya menyumbangkan tiga pilar penting bagi pembentukan ekonomi kerakyatan Indonesia:

SDI/SI menyumbangkan model solidaritas dan mobilisasi ekonomi berbasis perdagangan dan perlawanan terhadap dominasi ekonomi asing.
Muhammadiyah menyumbangkan model modernisasi ekonomi umat melalui pendidikan dan filantropi terlembaga secara profesional.
NU menyumbangkan model kemandirian ekonomi berbasis komunitas pedesaan dan pesantren, sekaligus fondasi ideologis penerimaan Pancasila sebagai kerangka kebangsaan bersama.

Ketiga model ini, pada gilirannya, menjadi cikal bakal berbagai institusi ekonomi kerakyatan modern Indonesia—koperasi, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga filantropi Islam modern, hingga kebijakan afirmatif terhadap ekonomi berbasis pesantren dan UMKM—yang terus berkembang dan relevan hingga era kontemporer.

Penutup: Sejarah sebagai Fondasi Legitimasi Ekonomi Syariah Kontemporer

Penelusuran historis dalam bab ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan Indonesia bukanlah konsep yang diimpor secara instan dari luar, melainkan hasil dari proses panjang akulturasi antara tradisi adat Nusantara dan nilai-nilai Islam, yang kemudian mengkristal menjadi kesadaran kebangsaan pada awal abad ke-20, dan diperjuangkan secara terorganisir melalui berbagai organisasi Islam menjelang dan pasca kemerdekaan.

Memahami akar sejarah ini penting bukan sekadar sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai fondasi legitimasi historis bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer di Indonesia. Ekonomi syariah bukanlah "barang baru" yang asing bagi bangsa ini, melainkan kelanjutan dan aktualisasi dari nilai-nilai yang telah lama mengakar—gotong royong, ta'awun, tauhid, dan ukhuwwah—yang telah terbukti menjadi kekuatan sosial-ekonomi yang mampu menggerakkan bangsa ini keluar dari penindasan kolonial menuju kemerdekaan dan kesejahteraan bersama.

Cari Blog Ini

ZahraRevAlineJournal