ZahraRevAlineJournal

  Globalisasi ekonomi dan derasnya arus informasi digital membawa serta pergeseran nilai yang mengkhawatirkan dalam perilaku ekonomi masyarakat, khususnya generasi muda: - **Materialisme**: kecenderungan mengukur kesuksesan dan harga diri semata dari kepemilikan materi/harta, mengaburkan makna kesejahteraan yang sesungguhnya (*falah*, kebahagiaan hakiki dunia-akhirat dalam Islam). - **Hedonisme**: orientasi hidup yang mengejar kenikmatan dan konsumsi instan (*instant gratification*), tercermin dalam budaya konsumtif, gaya hidup *flexing* di media sosial, dan perilaku konsumsi berutang untuk gaya hidup (*buy now pay later* yang tidak terkendali). - **Individualisme ekonomi**: melunturnya semangat gotong royong dan kepedulian sosial, digantikan orientasi kompetisi dan pencapaian personal semata, bertentangan dengan asas kekeluargaan Pasal 33 UUD 1945 maupun prinsip *ta'awun* dalam Islam. **Dampak sistemik krisis moral ini:** - Meningkatnya perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang...

  Pasal 33 UUD 1945 merupakan fondasi konstitusional sistem ekonomi Indonesia, dengan empat ayat yang saling berkaitan: - **Ayat 1**: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. - **Ayat 2**: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. - **Ayat 3**: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. - **Ayat 4** (hasil amandemen): perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. **Sinergi dengan prinsip ekonomi Islam:** - Asas kekeluargaan (ayat 1) menemukan padanan dalam konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan) yang menjadi basis muamalah Islam. - Penguasaan negara atas hajat hidup orang banyak...

 Setelah dua bab sebelumnya menelusuri arsitektur fiskal negara dan pilar-pilar ekonomi kerakyatan yang bersumber dari khazanah domestik—baik dari tradisi pemikiran kebangsaan maupun tradisi fikih Islam—bab ini mengambil jarak sejenak untuk menengok ke luar: bagaimana bangsa-bangsa lain merumuskan model ekonomi mereka, dan pelajaran apa yang dapat dipetik bagi proyek besar integrasi ekonomi Pancasila-Islam yang menjadi fokus buku ini? Perbandingan lintas model ini bukan dimaksudkan untuk melakukan transplantasi mentah-mentah sebuah sistem dari satu konteks sosial-historis ke konteks yang lain—sebuah kekeliruan metodologis yang telah berulang kali menjerumuskan negara-negara berkembang ke dalam kegagalan kebijakan akibat mengadopsi resep ekonomi tanpa mempertimbangkan kesesuaian konteks. Sebaliknya, bab ini mengambil pendekatan komparasi kritis-selektif : mengidentifikasi prinsip-prinsip universal di balik keberhasilan model-model ekonomi tertentu, menguji kompatibilitasnya dengan...

 Jika Bab 11 telah membahas fiskal negara sebagai instrumen keadilan di level makro—pajak, APBN, dan kebijakan redistribusi nasional—maka bab ini turun satu lapis ke ranah yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat: ekonomi kerakyatan. Di sinilah pertemuan antara semangat "usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan instrumen-instrumen ekonomi Islam yang telah teruji secara historis—zakat, wakaf, infak, shadaqah, dan kelembagaan keuangan syariah berbasis komunitas—menemukan ruang perwujudannya yang paling konkret. Ekonomi kerakyatan bukanlah sekadar istilah retoris warisan pemikiran Bung Hatta tentang koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Ia adalah sebuah paradigma yang menolak dua ekstrem: kapitalisme liberal yang menyerahkan seluruhnya pada mekanisme pasar bebas tanpa kendali moral, dan etatisme yang menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor ekonomi. Di antara keduanya, ekonomi kerakyatan ...