BAB 13: MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA
Setelah dua bab sebelumnya menelusuri arsitektur fiskal negara dan pilar-pilar ekonomi kerakyatan yang bersumber dari khazanah domestik—baik dari tradisi pemikiran kebangsaan maupun tradisi fikih Islam—bab ini mengambil jarak sejenak untuk menengok ke luar: bagaimana bangsa-bangsa lain merumuskan model ekonomi mereka, dan pelajaran apa yang dapat dipetik bagi proyek besar integrasi ekonomi Pancasila-Islam yang menjadi fokus buku ini?
Perbandingan lintas model ini bukan dimaksudkan untuk melakukan transplantasi mentah-mentah sebuah sistem dari satu konteks sosial-historis ke konteks yang lain—sebuah kekeliruan metodologis yang telah berulang kali menjerumuskan negara-negara berkembang ke dalam kegagalan kebijakan akibat mengadopsi resep ekonomi tanpa mempertimbangkan kesesuaian konteks. Sebaliknya, bab ini mengambil pendekatan komparasi kritis-selektif: mengidentifikasi prinsip-prinsip universal di balik keberhasilan model-model ekonomi tertentu, menguji kompatibilitasnya dengan nilai-nilai Pancasila dan Islam, dan merumuskan pelajaran yang dapat diadaptasi—bukan diadopsi mentah-mentah—ke dalam konteks Indonesia.
A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif
1. Genealogi dan Prinsip Dasar Soziale Marktwirtschaft
Ekonomi sosial pasar Jerman (Soziale Marktwirtschaft), yang dirumuskan pasca-Perang Dunia II terutama oleh pemikir-pemikir aliran Freiburg seperti Walter Eucken dan diimplementasikan oleh Ludwig Erhard, lahir dari sebuah keyakinan mendalam bahwa pasar bebas murni (laissez-faire) dan sosialisme terpusat sama-sama gagal menghasilkan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan. Prinsip dasarnya adalah ordoliberalisme: pasar dibiarkan bekerja secara bebas dalam hal mekanisme harga dan persaingan, namun negara berperan aktif menyusun kerangka aturan main (ordo) yang menjamin persaingan tetap sehat, mencegah monopoli, dan menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat bagi warga negara.
Yang membedakan model Jerman dari kapitalisme Anglo-Saxon adalah keberadaan institusi codetermination (Mitbestimmung)—hak pekerja untuk turut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui keterwakilan di dewan pengawas (supervisory board)—serta sistem pelatihan vokasi ganda (dual vocational training) yang menghasilkan tenaga kerja terampil dengan tingkat pengangguran struktural yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya.
2. Titik Temu dengan Sistem Ekonomi Pancasila-Islam
Terdapat resonansi yang cukup dalam antara ordoliberalisme Jerman dengan konsepsi ekonomi Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnya pada prinsip bahwa negara berperan aktif mengatur agar mekanisme pasar tidak merugikan kepentingan umum—tercermin dalam frasa "dikuasai oleh negara" untuk cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Keduanya menolak baik ekstrem kapitalisme liberal maupun ekstrem etatisme sosialis, dan sama-sama menempatkan negara sebagai wasit yang aktif (bukan penonton pasif) dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial.
Dari perspektif Islam, prinsip ordoliberalisme juga memiliki kedekatan konseptual dengan doktrin hisbah—pengawasan pasar oleh negara untuk mencegah praktik-praktik yang merusak keadilan transaksi seperti ihtikar (penimbunan/monopoli yang merugikan), tadlis (penipuan dalam transaksi), dan ghabn fahisy (eksploitasi harga yang berlebihan). Institusi muhtasib dalam sejarah Islam klasik menjalankan fungsi yang secara struktural mirip dengan otoritas persaingan usaha (competition authority) dalam kerangka ordoliberal Jerman modern—keduanya menegaskan bahwa pasar yang sehat memerlukan pengawasan aktif, bukan dibiarkan mengatur dirinya sendiri sepenuhnya.
3. Codetermination dan Prinsip Syirkah: Belajar dari Model Kepemilikan Bersama
Model codetermination Jerman, di mana pekerja memiliki hak formal untuk turut serta dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, menawarkan pelajaran penting bagi pengembangan model kepemilikan bersama dalam ekonomi Islam. Konsep ini sesungguhnya memiliki kedekatan filosofis dengan prinsip syirkah abdan (kerja sama berbasis kontribusi tenaga/keahlian) yang telah dibahas pada Bab 12, di mana pekerja tidak diposisikan semata sebagai faktor produksi yang diperjualbelikan tenaganya (sebagaimana dalam teori nilai tenaga kerja kapitalistik konvensional), melainkan sebagai mitra (syarik) yang memiliki hak atas keberlangsungan dan arah perusahaan tempat mereka bekerja.
Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi model codetermination ini, khususnya bagi badan usaha milik negara dan perusahaan skala besar, melalui mekanisme keterwakilan pekerja dalam dewan pengawas atau komisaris, yang secara filosofis dapat dilegitimasi baik melalui semangat kerakyatan dalam sila keempat Pancasila (musyawarah dalam pengelolaan ekonomi) maupun semangat syura dan syirkah dalam Islam.
4. Sistem Pelatihan Vokasi Ganda: Pelajaran bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat
Sistem pelatihan vokasi ganda Jerman—di mana peserta didik menghabiskan sebagian waktu belajar di sekolah kejuruan dan sebagian lagi magang langsung di industri dengan sertifikasi yang diakui secara nasional—menawarkan model yang sangat relevan bagi pengembangan sumber daya manusia dalam ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis syariah yang telah dibahas pada Bab 12. Pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam yang telah lama memiliki tradisi pendidikan berbasis kemandirian (melalui unit-unit usaha pesantren), berpotensi besar diadaptasi menjadi pusat pelatihan vokasi ganda berbasis syariah—menggabungkan pendidikan agama, pendidikan vokasi teknis, dan magang langsung di BMT, koperasi syariah, atau unit usaha produktif berbasis wakaf yang telah dibahas sebelumnya.
B. Ekonomi Kesejahteraan Skandinavia: Pelajaran bagi Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam
1. Anatomi Model Nordik: Tiga Pilar Utama
Model kesejahteraan Skandinavia (Nordic welfare model), yang dipraktikkan dengan variasi masing-masing di Swedia, Denmark, Norwegia, dan Finlandia, dibangun di atas tiga pilar utama yang saling menopang: pertama, pajak progresif yang tinggi sebagai basis pembiayaan jaminan sosial universal; kedua, jaminan sosial universal yang mencakup pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan universal, dan tunjangan pengangguran yang memadai, tanpa membedakan status sosial-ekonomi penerima manfaat (universalism, bukan targeting semata); dan ketiga, koordinasi tripartit antara negara, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan upah melalui mekanisme perundingan kolektif yang terinstitusionalisasi (corporatism).
Yang menarik dari model ini adalah paradoks yang seringkali menjadi bahan diskusi para ekonom: negara-negara Nordik berhasil mengombinasikan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi dengan daya saing ekonomi global yang juga tinggi, mematahkan asumsi konvensional bahwa pajak tinggi dan jaminan sosial yang murah hati (generous) niscaya akan mengorbankan efisiensi dan daya saing ekonomi.
2. Prasyarat Sosial-Kultural Model Nordik: Sebuah Catatan Kehati-hatian
Sebelum melangkah pada pertanyaan relevansi model ini bagi Indonesia, penting untuk mencatat bahwa keberhasilan model Nordik tidak dapat dilepaskan dari sejumlah prasyarat sosial-kultural yang sangat spesifik: tingkat kepercayaan sosial (social trust) yang sangat tinggi antarwarga negara maupun terhadap institusi negara, homogenitas populasi yang relatif tinggi (meski kini mengalami tantangan akibat migrasi), tradisi panjang gerakan buruh dan sosial-demokrasi yang terinstitusionalisasi dengan baik, serta basis ekonomi yang relatif kecil dan makmur secara sumber daya alam (khususnya Norwegia dengan kekayaan minyak dan gas buminya).
Prasyarat-prasyarat ini tidak sepenuhnya tersedia dalam konteks Indonesia yang memiliki populasi jauh lebih besar dan beragam, tingkat kepercayaan sosial dan institusional yang masih dalam proses pembangunan, serta basis fiskal yang jauh lebih terbatas relatif terhadap jumlah penduduk. Karenanya, adopsi model Nordik secara utuh—terutama tingkat pajak yang sangat tinggi (di banyak negara Nordik, total penerimaan pajak dapat mencapai lebih dari 40% PDB)—bukanlah opsi yang realistis dalam jangka pendek-menengah bagi Indonesia.
3. Yang Dapat Dipelajari: Universalisme sebagai Prinsip, Bukan Skala
Meski skala fiskal model Nordik tidak dapat direplikasi secara langsung, prinsip universalisme dalam desain jaminan sosial tetap menawarkan pelajaran berharga yang dapat diadaptasi secara bertahap. Prinsip ini menegaskan bahwa layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan seharusnya diberikan sebagai hak universal seluruh warga negara, bukan sekadar bantuan bersyarat (means-tested benefit) yang hanya menyasar kelompok miskin tertentu berdasarkan kriteria administratif yang seringkali rentan terhadap kesalahan sasaran (inclusion dan exclusion error).
Dalam konteks integrasi dengan instrumen ekonomi Islam yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, prinsip universalisme ini dapat diwujudkan melalui kombinasi: jaminan sosial dasar berbasis APBN yang bersifat universal untuk kebutuhan paling mendasar (pendidikan dasar, layanan kesehatan primer), dilengkapi dengan lapisan tambahan berbasis zakat dan wakaf yang bersifat lebih terarah (targeted) bagi kelompok yang membutuhkan dukungan lebih—sebuah kombinasi yang menggabungkan kekuatan universalisme Nordik dengan presisi targeting zakat yang telah dibahas pada Bab 11 dan 12.
4. Koordinasi Tripartit dan Musyawarah: Titik Temu Konseptual
Mekanisme koordinasi tripartit Nordik—yang melibatkan negara, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha dalam perundingan kolektif berkelanjutan—memiliki kedekatan filosofis dengan prinsip musyawarah dalam sila keempat Pancasila maupun prinsip syura dalam Islam. Keduanya menegaskan bahwa keputusan ekonomi yang berdampak luas—terutama menyangkut upah, kondisi kerja, dan kebijakan ketenagakerjaan—seharusnya tidak diputuskan secara sepihak oleh satu pihak (baik negara secara otoriter maupun pasar secara liberal tanpa kendali), melainkan melalui dialog dan konsensus di antara para pemangku kepentingan yang terdampak.
Indonesia, yang telah memiliki kerangka Lembaga Kerja Sama Tripartit, dapat memperkuat institusi ini agar berfungsi lebih substantif sebagaimana model Nordik, alih-alih sekadar forum seremonial yang minim pengaruh nyata terhadap kebijakan pengupahan dan ketenagakerjaan.
C. Teori Dependensia Amerika Latin dan Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam
1. Anatomi Teori Dependensia
Teori dependensia, yang berkembang pesat di Amerika Latin sejak dekade 1950-an hingga 1970-an melalui pemikir-pemikir seperti Raúl Prebisch, Andre Gunder Frank, dan Fernando Henrique Cardoso, mengajukan tesis yang secara fundamental menantang teori pembangunan arus utama (modernization theory): bahwa keterbelakangan negara-negara "pinggiran" (periphery) bukanlah tahap alamiah yang akan dilewati secara linear menuju kemajuan (sebagaimana diasumsikan teori modernisasi), melainkan hasil struktural dari relasi eksploitatif dengan negara-negara "pusat" (core) dalam sistem ekonomi kapitalisme global—melalui mekanisme perdagangan yang tidak setara (unequal exchange), di mana negara pinggiran mengekspor komoditas mentah bernilai tambah rendah sementara mengimpor barang manufaktur bernilai tambah tinggi dari negara pusat.
Implikasi kebijakan dari teori ini adalah pentingnya strategi substitusi impor (import substitution industrialization) dan proteksi industri domestik pada tahap awal pembangunan, sebagai upaya melepaskan diri dari jebakan ketergantungan struktural terhadap negara-negara maju.
2. Relevansi dan Keterbatasan bagi Konteks Indonesia
Sebagian dari diagnosis dependensia tetap relevan bagi konteks Indonesia kontemporer, khususnya dalam hal ketergantungan struktural pada ekspor komoditas mentah (batu bara, kelapa sawit, nikel) dengan nilai tambah yang belum optimal, serta ketergantungan pada impor barang modal dan teknologi dari negara-negara maju. Fenomena hilirisasi yang tengah gencar didorong pemerintah dalam beberapa tahun terakhir—terutama pada komoditas nikel—dapat dibaca sebagai respons kebijakan yang, secara implisit, mengambil inspirasi dari kritik dependensia terhadap pola perdagangan tidak setara.
Namun demikian, penerapan resep dependensia secara kaku—terutama strategi substitusi impor yang proteksionis secara menyeluruh—telah terbukti secara historis menghasilkan inefisiensi ekonomi yang serius di banyak negara Amerika Latin yang menerapkannya secara konsisten hingga dekade 1980-an, sebelum akhirnya banyak di antaranya beralih ke kebijakan yang lebih terbuka. Pelajaran pentingnya adalah bahwa kemandirian ekonomi tidak identik dengan isolasi ekonomi total dari pasar global, melainkan tentang posisi tawar (bargaining position) yang lebih kuat dalam rantai nilai global serta penguasaan teknologi dan nilai tambah domestik yang lebih besar.
3. Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam: Konsep Al-Istighna dan Kedaulatan Umat
Islam memiliki konsep yang secara filosofis dekat dengan semangat kemandirian ekonomi yang diusung teori dependensia, yaitu al-istighna (kemandirian, tidak bergantung pada pihak lain), yang dalam konteks ekonomi diterjemahkan sebagai prinsip bahwa umat seharusnya tidak dibiarkan bergantung secara struktural kepada pihak eksternal, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (dharuriyyat) seperti pangan dan energi. Konsep ini juga tercermin dalam anjuran-anjuran Nabi Muhammad SAW mengenai pentingnya kerja produktif dan penguasaan keterampilan (kasb) sebagai jalan menuju kemandirian, bukan bergantung pada belas kasihan (sedekah) semata bagi mereka yang mampu bekerja.
Namun sebagaimana kritik terhadap dependensia yang terlalu proteksionis, Islam juga menegaskan pentingnya perdagangan lintas bangsa sebagai sunnatullah yang dianjurkan—sebagaimana tercermin dalam sejarah panjang jalur perdagangan Muslim yang menghubungkan Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Nusantara. Kemandirian dalam perspektif Islam, dengan demikian, bukan berarti isolasi dari perdagangan global, melainkan kedaulatan dalam menentukan syarat-syarat keterlibatan dalam perdagangan tersebut—memastikan bahwa keterlibatan dalam ekonomi global tidak menciptakan ketergantungan yang merugikan kepentingan dasar umat, sejalan dengan kaidah fikih dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).
4. Strategi Kemandirian Selektif: Sintesis Kontekstual
Bab ini mengusulkan strategi kemandirian selektif (selective self-reliance) sebagai sintesis antara kritik dependensia dan realitas keterbukaan ekonomi global yang tidak dapat dihindari: kemandirian penuh diprioritaskan pada sektor-sektor yang menyangkut kedaulatan dasar bangsa (ketahanan pangan, ketahanan energi, industri pertahanan strategis), sementara keterbukaan dan integrasi global tetap didorong pada sektor-sektor lain di mana Indonesia memiliki atau berpotensi mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang nyata. Instrumen-instrumen ekonomi Islam yang telah dibahas—zakat, wakaf produktif, BMT—dapat diarahkan secara strategis untuk memperkuat sektor-sektor kedaulatan dasar ini, misalnya melalui wakaf produktif untuk lahan pertanian pangan strategis atau zakat produktif untuk pemberdayaan petani dan nelayan kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
D. Islamic Social Finance: Tren Global dan Peluang bagi Indonesia
1. Lanskap Global Islamic Social Finance
Islamic social finance—payung istilah yang mencakup zakat, wakaf, infak, shadaqah, serta instrumen keuangan sosial berbasis akad syariah seperti qardhul hasan—telah berkembang menjadi bidang kajian dan praktik yang semakin mendapat perhatian global dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keterbatasan pembiayaan pembangunan konvensional dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan global, khususnya pasca krisis finansial global 2008 yang mengguncang kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional berbasis bunga dan spekulasi.
Lembaga-lembaga multilateral seperti Islamic Development Bank (IsDB) dan bahkan Bank Dunia telah mulai mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam ke dalam kerangka pembiayaan pembangunan mereka, termasuk melalui penerbitan panduan dan studi mengenai potensi zakat dan wakaf dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan global. Beberapa negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain telah mengembangkan pusat keunggulan (center of excellence) untuk riset dan inovasi Islamic social finance yang menarik minat investor dan filantropis dari berbagai belahan dunia, termasuk dari kalangan non-Muslim yang tertarik pada prinsip etisnya.
2. Indonesia dalam Peta Global: Potensi yang Belum Optimal
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, secara teoretis memiliki basis potensi Islamic social finance yang sangat besar—baik dari sisi potensi zakat yang menurut berbagai kajian mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, maupun potensi wakaf uang yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun jika seluruh potensi dapat dioptimalkan. Namun sebagaimana telah disinggung pada bab-bab sebelumnya, realisasi penghimpunan masih jauh tertinggal dari potensi tersebut, mengindikasikan adanya kesenjangan struktural (structural gap) antara potensi teoretis dan kapasitas kelembagaan aktual.
Dibandingkan Malaysia yang penduduk Muslimnya jauh lebih sedikit namun memiliki tingkat penghimpunan zakat dan pengembangan instrumen keuangan sosial Islam yang secara proporsional lebih maju, Indonesia menghadapi tantangan struktural yang lebih kompleks: fragmentasi kelembagaan pengelola zakat antara BAZNAS dan ribuan LAZ yang tersebar di seluruh negeri, tingkat literasi zakat dan wakaf yang masih perlu ditingkatkan, serta preferensi sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi (yang meski sah secara fikih, mengurangi basis data dan optimalisasi dampak agregat).
3. Peluang Strategis: Indonesia sebagai Talent Hub dan Innovation Lab
Meski masih terdapat kesenjangan realisasi, Indonesia memiliki peluang strategis yang unik untuk memposisikan diri sebagai talent hub dan laboratorium inovasi Islamic social finance global, mengingat kombinasi yang jarang dimiliki negara lain: basis populasi Muslim terbesar dunia, sistem demokrasi yang relatif mapan dan terbuka bagi eksperimentasi kebijakan, ekosistem teknologi finansial (fintech) yang berkembang pesat, serta tradisi keilmuan Islam yang kaya melalui jaringan pesantren dan perguruan tinggi Islam yang tersebar luas di seluruh negeri.
Inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk yang telah dibahas pada Bab 12 merupakan contoh konkret di mana Indonesia justru menjadi pionir global dalam pengembangan instrumen Islamic social finance yang inovatif, mendahului bahkan negara-negara yang secara tradisional dianggap lebih maju dalam industri keuangan syariah. Momentum ini perlu terus didorong melalui dukungan riset, regulasi yang adaptif terhadap inovasi (regulatory sandbox), dan diplomasi ekonomi yang memposisikan Indonesia sebagai rujukan (reference point) global dalam pengembangan Islamic social finance kontemporer.
4. Fintech Syariah sebagai Akselerator Islamic Social Finance
Perkembangan fintech syariah, khususnya platform crowdfunding berbasis syariah dan platform pengelolaan zakat-wakaf digital, menawarkan akselerasi signifikan bagi optimalisasi Islamic social finance di Indonesia. Platform-platform ini memungkinkan penjangkauan donatur generasi muda yang lebih terbiasa dengan transaksi digital, transparansi penyaluran dana secara real-time yang meningkatkan kepercayaan publik, serta efisiensi biaya operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan model penghimpunan konvensional.
Ke depan, sinergi antara regulator (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Agama, BAZNAS) perlu diperkuat untuk merumuskan kerangka regulasi fintech syariah sosial yang mendukung inovasi sekaligus menjamin perlindungan konsumen dan pencegahan penyalahgunaan, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan tantangan regulasi BMT di Bab 12.
E. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Maqashid Syariah: Konvergensi Global
1. Memetakan Kesejajaran Konseptual
Agenda pembangunan berkelanjutan global (Sustainable Development Goals) yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015, dengan 17 tujuan yang mencakup pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, hingga penanganan perubahan iklim, menunjukkan kesejajaran konseptual yang sangat kuat dengan kerangka maqashid syari'ah yang telah dibahas pada Bab 11—penjagaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).
Tujuan SDGs terkait pengentasan kemiskinan (Goal 1) dan ketahanan pangan (Goal 2) memiliki kedekatan langsung dengan hifz al-nafs (penjagaan jiwa dari kelaparan dan kematian akibat kemiskinan); tujuan pendidikan berkualitas (Goal 4) sejalan dengan hifz al-'aql; tujuan kesehatan (Goal 3) sejalan dengan hifz al-nafs dalam dimensi kesehatan fisik; tujuan kesetaraan gender (Goal 5) dan pekerjaan layak (Goal 8) memiliki keterkaitan dengan hifz al-nasl dalam dimensi perlindungan keluarga dan generasi; sementara tujuan-tujuan terkait lingkungan (Goal 13, 14, 15) dapat dikaitkan dengan konsep hifz al-bi'ah (penjagaan lingkungan) yang oleh sejumlah ulama kontemporer diusulkan sebagai perluasan keenam dari kerangka maqashid klasik, mengingat kerusakan lingkungan pada akhirnya mengancam seluruh lima maqashid yang telah mapan.
2. Kritik terhadap SDGs dari Perspektif Nilai
Meski terdapat konvergensi konseptual yang kuat, penting untuk mencatat sejumlah kritik yang diajukan terhadap kerangka SDGs dari berbagai perspektif, termasuk dari kalangan pemikir Islam dan pemikir pembangunan kritis (termasuk sebagian pewaris tradisi dependensia yang dibahas pada subbab C). Kritik utama menyasar pada: pertama, kecenderungan SDGs untuk mengukur keberhasilan pembangunan melalui indikator-indikator kuantitatif yang terkadang mereduksi kompleksitas kemaslahatan menjadi angka-angka statistik semata; kedua, ketiadaan penekanan eksplisit terhadap dimensi spiritual-transenden dalam definisi kesejahteraan (well-being) yang digunakan SDGs, yang cenderung bercorak sekuler-materialistik; dan ketiga, minimnya perhatian terhadap akar struktural ketimpangan global (termasuk warisan kolonialisme dan pola perdagangan tidak setara yang disinggung teori dependensia) dalam desain target-target SDGs yang cenderung bersifat teknokratis.
Maqashid syari'ah, dengan penekanannya pada hifz al-din (penjagaan agama/dimensi spiritual) sebagai maqashid pertama yang mendahului maqashid-maqashid lainnya, menawarkan koreksi penting terhadap kecenderungan reduksionis SDGs tersebut—menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan sejati tidak dapat dilepaskan dari dimensi spiritual-etis yang memberi makna dan arah bagi seluruh capaian material.
3. Indonesia sebagai Jembatan Konseptual Global
Posisi unik Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dengan mayoritas penduduk Muslim, sekaligus negara yang secara aktif terlibat dalam forum-forum multilateral pembangunan global, memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk memainkan peran sebagai jembatan konseptual (conceptual bridge) antara kerangka SDGs global dan kerangka maqashid syari'ah, menawarkan sintesis yang dapat memperkaya wacana pembangunan global dengan dimensi spiritual-etis yang selama ini kurang mendapat tempat dalam forum-forum pembangunan multilateral yang cenderung didominasi paradigma sekuler-teknokratis Barat.
Peran ini dapat diwujudkan melalui diplomasi ekonomi dan diplomasi pembangunan yang aktif memperkenalkan kerangka integrasi SDGs-maqashid dalam forum-forum internasional, termasuk melalui organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), forum G20 (di mana Indonesia telah menjadi presidensi), serta forum-forum akademik dan filantropi global yang semakin terbuka terhadap perspektif alternatif dalam wacana pembangunan berkelanjutan.
4. Implementasi Praktis: Mainstreaming Maqashid dalam Pelaporan SDGs Nasional
Secara lebih konkret, bab ini mengusulkan agar pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bertanggung jawab atas pelaporan capaian SDGs nasional, mengembangkan indikator pelengkap berbasis maqashid yang disandingkan dengan indikator SDGs standar dalam laporan capaian pembangunan berkelanjutan nasional—misalnya indikator tingkat penghimpunan dan pendayagunaan zakat-wakaf sebagai pelengkap indikator pengentasan kemiskinan konvensional, atau indikator tingkat literasi dan praktik keagamaan sebagai pelengkap indikator kesejahteraan subjektif (subjective well-being) yang selama ini lebih banyak mengandalkan indikator sekuler seperti tingkat pendapatan dan konsumsi semata.
F. Indonesia sebagai Episentrum Ekonomi Syariah Dunia: Visi dan Strategi
1. Modal Dasar yang Dimiliki Indonesia
Menutup bab perbandingan model-model ekonomi global ini, penting untuk merumuskan visi besar yang menjadi benang merah dari seluruh pembahasan sebelumnya: Indonesia memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk memposisikan diri sebagai episentrum ekonomi syariah dunia, sebuah visi yang telah beberapa kali dicanangkan pemerintah namun memerlukan strategi implementasi yang lebih terarah dan konsisten agar tidak sekadar menjadi slogan tanpa substansi.
Modal dasar tersebut mencakup: populasi Muslim terbesar dunia yang menjadi basis pasar sekaligus basis talenta; sistem demokrasi konstitusional yang relatif stabil dan terbuka terhadap eksperimentasi kebijakan progresif; posisi geoekonomi strategis di persimpangan jalur perdagangan Asia-Pasifik; jaringan pesantren dan lembaga pendidikan Islam terbesar dan tertua di dunia yang menjadi basis kapital sosial dan intelektual; serta pengalaman empiris dalam mengelola keberagaman dan pluralisme yang menjadikan model ekonomi syariah Indonesia secara inheren lebih inklusif dan moderat dibandingkan model-model di sejumlah negara Timur Tengah yang cenderung lebih eksklusif.
2. Kesenjangan yang Harus Diatasi: Dari Retorika Menuju Eksekusi
Namun visi ambisius ini akan tetap menjadi retorika kosong tanpa mengatasi sejumlah kesenjangan struktural yang telah diidentifikasi sepanjang bab-bab sebelumnya: fragmentasi regulasi dan kelembagaan yang menghambat sinergi antarinstrumen ekonomi syariah (Bab 11 dan 12); kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat-wakaf yang masih signifikan (subbab D bab ini); minimnya investasi riset dan pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah tingkat lanjut; serta lemahnya diplomasi ekonomi dan promosi internasional dibandingkan negara-negara pesaing seperti Malaysia yang telah lebih dahulu dan lebih konsisten membangun citra sebagai pusat keuangan syariah global.
3. Strategi Lima Tahun ke Depan: Peta Jalan Konkret
Bab ini mengusulkan lima strategi konkret yang perlu dijalankan secara simultan dan terkoordinasi:
Pertama, penguatan kelembagaan melalui konsolidasi regulasi, sebagaimana telah dibahas pada Bab 12, mencakup harmonisasi regulasi zakat, wakaf, koperasi syariah, dan BMT dalam satu kerangka hukum yang lebih koheren, didukung oleh satu badan koordinasi nasional yang memiliki kewenangan lintas kementerian/lembaga.
Kedua, investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan sumber daya manusia, melalui pendirian dan penguatan pusat-pusat unggulan riset ekonomi syariah di perguruan tinggi terkemuka, beasiswa doktoral dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah yang kompetitif secara global, serta program pertukaran akademik dengan pusat-pusat keunggulan ekonomi syariah internasional.
Ketiga, akselerasi inovasi berbasis teknologi finansial syariah, melalui regulatory sandbox yang mendukung eksperimentasi model bisnis baru dalam Islamic social finance dan perbankan syariah digital, sebagaimana telah menunjukkan hasil positif melalui inovasi Cash Waqf Linked Sukuk.
Keempat, diplomasi ekonomi dan promosi internasional yang lebih agresif, melalui penyelenggaraan forum-forum internasional ekonomi syariah secara rutin di Indonesia, partisipasi aktif dalam standard-setting bodies internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), serta kampanye branding "Indonesia sebagai rujukan ekonomi syariah moderat dan inklusif" yang membedakan Indonesia dari model-model ekonomi syariah di kawasan lain.
Kelima, penguatan basis domestik melalui integrasi ekosistem ekonomi kerakyatan sebagaimana telah dibahas secara mendalam pada Bab 12—karena visi menjadi episentrum ekonomi syariah dunia hanya akan memiliki fondasi yang kokoh dan otentik jika dibangun dari kekuatan ekonomi kerakyatan domestik yang riil, bukan sekadar proyeksi citra internasional yang tidak berakar pada realitas ekonomi rakyat kebanyakan.
4. Penutup Bab: Belajar dari Dunia, Berpijak pada Nilai Sendiri
Bab ini telah menunjukkan bahwa proyek besar mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam sistem ekonomi nasional tidak perlu dan tidak boleh dilakukan secara terisolasi dari khazanah pemikiran dan pengalaman ekonomi global. Ordoliberalisme Jerman mengajarkan pentingnya negara sebagai penjaga aturan main yang aktif; model Nordik mengajarkan kekuatan universalisme dalam jaminan sosial; teori dependensia mengajarkan kewaspadaan terhadap jebakan ketergantungan struktural; sementara perkembangan Islamic social finance global dan konvergensi SDGs-maqashid menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi dan daya tawar yang semakin diakui dalam wacana pembangunan dunia.
Namun pembelajaran dari dunia ini harus senantiasa disaring melalui lensa kritis yang berpijak pada konteks dan nilai-nilai bangsa sendiri—Pancasila dan Islam sebagaimana dipraktikkan dan dihayati oleh masyarakat Indonesia yang plural dan berkarakter moderat. Dengan pijakan inilah, visi Indonesia sebagai episentrum ekonomi syariah dunia dapat diwujudkan bukan sebagai proyek mercusuar yang rapuh, melainkan sebagai keniscayaan organik yang tumbuh dari kekuatan riil bangsa—sebuah tema yang akan terus didalami pada bab-bab berikutnya mengenai tantangan globalisasi dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Komentar
Posting Komentar