BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN
Jika bab-bab sebelumnya telah menelusuri arsitektur konstitusional, politik, hukum, dan ekonomi dari pertemuan antara nilai-nilai Islam dan Pancasila, maka bab ini masuk ke ruang yang paling konkret sekaligus paling menentukan nasib rakyat kebanyakan: fiskal negara. Betapapun indahnya sebuah konsepsi filosofis tentang negara yang berkeadilan, ia akan kehilangan maknanya jika tidak diterjemahkan ke dalam angka-angka anggaran, struktur pajak, mekanisme zakat, dan arah belanja publik. Fiskal adalah titik di mana idealisme bertemu realitas administratif; di sanalah keadilan diuji bukan dalam pidato, melainkan dalam alokasi rupiah.
Bab ini berangkat dari sebuah keyakinan dasar: bahwa sistem fiskal Pancasila dan sistem fiskal Islam bukanlah dua entitas yang saling asing, melainkan dua bahasa yang menuturkan cita-cita yang sama—keadilan sosial (al-'adalah al-ijtima'iyyah) dan kemaslahatan bersama (al-mashlahah al-'ammah)—dengan kosakata dan sejarah yang berbeda. Tugas intelektual dan politik kita adalah menemukan titik temu itu, merumuskannya secara operasional, dan menjadikannya kerangka kerja bagi pembangunan negara kesejahteraan yang berakar pada dua sumber legitimasi: konstitusi Pancasila dan syariat Islam.
A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu
1. Fiskal sebagai Perwujudan Sila Kelima
Sistem fiskal dalam kerangka Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sila ini bukan sekadar penutup dari lima sila, melainkan puncak (telos) dari keempat sila sebelumnya. Ketuhanan yang berkeadaban, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan—semuanya bermuara pada terwujudnya keadilan sosial. Dalam bahasa fiskal, ini berarti bahwa negara memiliki mandat konstitusional untuk menggunakan instrumen penerimaan dan pengeluaran negara sebagai alat pemerataan, bukan semata-mata alat stabilisasi makroekonomi.
Pasal 33 dan 34 UUD 1945 menjadi rujukan normatif utama. Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai negara, dan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dua pasal ini, jika dibaca bersama, menghasilkan doktrin fiskal yang sesungguhnya cukup radikal: negara bukan penonton pasif dalam distribusi kekayaan, melainkan aktor aktif yang mengoreksi ketimpangan struktural.
2. Fiskal Islam: Peta Konsep Dasar
Sistem fiskal Islam, di sisi lain, dibangun di atas fondasi yang jauh lebih tua secara historis namun tidak kalah sistematis. Ia mengenal tiga pilar utama:
Pertama, zakat, sebagai kewajiban religius yang bersifat ta'abbudi (ibadah) sekaligus ijtima'i (sosial), dipungut dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, dengan delapan golongan penerima (ashnaf) yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Kedua, dharibah (pajak), yang dalam fikih klasik dikenakan secara kondisional—hanya ketika baitulmal (kas negara) mengalami defisit dan kebutuhan publik mendesak, dengan syarat keadilan dalam pemungutan (tidak memberatkan yang lemah) dan kejelasan peruntukan. Ketiga, sumber-sumber non-zakat dan non-pajak seperti kharaj (pajak tanah), jizyah (dalam konteks historis tertentu), ghanimah, dan fai', yang sebagian besar sudah tidak relevan dalam konteks negara-bangsa modern, namun prinsip di baliknya—bahwa sumber daya publik harus dikelola untuk kemaslahatan bersama—tetap hidup.
Yang membedakan fiskal Islam dari banyak sistem fiskal sekuler adalah adanya lapisan kewajiban ganda: kewajiban vertikal kepada Tuhan (melalui zakat) dan kewajiban horizontal kepada negara (melalui pajak, jika diperlukan). Lapisan pertama bersifat tetap, permanen, dan tidak bisa dihapus oleh kebijakan politik apa pun; lapisan kedua bersifat kontekstual, fleksibel, dan tunduk pada pertimbangan maslahat (kemanfaatan) yang berubah sesuai zaman.
3. Titik Temu: Tiga Argumen Konvergensi
Argumen pertama adalah konvergensi tujuan (maqashid convergence). Baik fiskal Pancasila maupun fiskal Islam sama-sama menempatkan keadilan distributif sebagai tujuan akhir, bukan sekadar efek samping dari kebijakan ekonomi. Maqashid al-syari'ah—penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—memiliki irisan yang sangat kuat dengan hak-hak dasar yang dijamin konstitusi Indonesia: hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Argumen kedua adalah konvergensi metode. Fiskal Islam mengenal prinsip la dharara wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) sebagai kaidah fikih yang mengatur pemungutan pajak agar tidak menzalimi rakyat. Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan pemungutan pajak dalam hukum fiskal modern (equity principle, ability-to-pay principle) yang menjadi rujukan hukum pajak Indonesia.
Argumen ketiga adalah konvergensi kelembagaan potensial. Baitulmal historis, sebagai institusi pengelola harta publik dalam peradaban Islam klasik, memiliki fungsi yang secara struktural mirip dengan APBN modern: menghimpun, menyimpan, dan mendistribusikan kekayaan publik. Perbedaannya terletak pada basis legitimasi (wahyu versus kedaulatan rakyat) dan mekanisme akuntabilitas (mekanisme syura versus mekanisme parlementer-demokratis). Namun keduanya dapat dipertemukan melalui desain kelembagaan yang mengintegrasikan pengelolaan zakat nasional (misalnya melalui BAZNAS) ke dalam arsitektur besar keuangan negara, tanpa menghilangkan independensi teologisnya.
4. Tabel Perbandingan Konseptual
Untuk memudahkan pemetaan, berikut kerangka perbandingan yang dapat digunakan sebagai peta jalan analitis pada subbab-subbab berikutnya:
| Dimensi | Fiskal Pancasila | Fiskal Islam |
|---|---|---|
| Basis legitimasi | Kedaulatan rakyat, UUD 1945 | Wahyu, ijma', qiyas, maslahat |
| Sifat kewajiban utama | Pajak (dapat berubah sesuai UU) | Zakat (tetap) + Pajak (kondisional) |
| Tujuan akhir | Keadilan sosial (sila ke-5) | Maqashid syari'ah, terutama hifz al-mal dan hifz al-nafs |
| Penerima manfaat prioritas | Fakir miskin, anak terlantar (Ps. 34) | Delapan ashnaf (QS At-Taubah: 60) |
| Basis penghitungan | Objek dan tarif menurut UU perpajakan | Nisab dan haul menurut fikih |
| Sifat kelembagaan | APBN, Kementerian Keuangan, DPR | Baitulmal, kini bertransformasi menjadi BAZNAS/LAZ |
Perbandingan ini bukanlah untuk mendikotomikan, melainkan untuk menunjukkan bahwa dua sistem ini, meski berbeda genealogi, dapat saling melengkapi dalam satu arsitektur fiskal nasional yang lebih kaya dan lebih adil.
B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila
1. Problem Dualisme: Beban Ganda atau Sinergi Ganda?
Salah satu keberatan yang paling sering diajukan terhadap gagasan integrasi fiskal Islam ke dalam negara Pancasila adalah kekhawatiran akan beban ganda (double burden) bagi warga negara Muslim: mereka membayar pajak kepada negara sekaligus zakat kepada lembaga keagamaan, sementara warga negara non-Muslim hanya menanggung pajak. Kritik ini layak didudukkan secara jernih, sebab jika tidak dijawab dengan argumentasi yang kuat, ia dapat menjelma menjadi sumber ketidakpuasan sosial dan bahkan disintegrasi solidaritas kebangsaan.
Namun demikian, dualisme ini, jika dipahami secara tepat, sesungguhnya bukan beban ganda melainkan sinergi ganda—dua jalur kontribusi yang memiliki basis moral, sasaran, dan mekanisme akuntabilitas yang berbeda namun saling menopang. Pajak adalah kontribusi kewargaan (kontrak sosial-politik) yang bersifat umum dan wajib bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, dipergunakan untuk kepentingan publik universal: infrastruktur, pertahanan, pendidikan umum, kesehatan umum. Zakat adalah kontribusi keagamaan (kontrak teologis) yang bersifat khusus bagi Muslim yang mampu, dipergunakan untuk delapan golongan penerima yang telah ditentukan secara spesifik, dengan penekanan besar pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.
2. Preseden Historis dan Praktik Kontemporer
Dalam sejarah pemerintahan Islam klasik, dualisme semacam ini bukan hal baru. Pada masa awal Islam, kaum Muslim membayar zakat, sementara kelompok non-Muslim yang berada dalam naungan negara Islam membayar jizyah sebagai kontribusi mereka atas perlindungan negara dan pembebasan dari kewajiban militer. Meskipun konsep jizyah tidak relevan diterapkan dalam konteks negara-bangsa modern yang berbasis kewarganegaraan setara (dan memang tidak pernah menjadi bagian dari desain fiskal Indonesia), esensi historisnya—bahwa setiap kelompok warga berkontribusi kepada negara melalui mekanisme yang sesuai dengan konteks sosial-teologisnya masing-masing—dapat ditransformasikan menjadi prinsip modern: kesetaraan beban fiskal sipil, dengan ruang bagi kontribusi keagamaan sukarela-wajib yang diakui negara.
Di tataran kontemporer, sejumlah negara mayoritas Muslim telah bereksperimen dengan berbagai model integrasi. Malaysia mengadopsi model zakat sebagai pengurang pajak (zakat as tax rebate), di mana zakat yang telah dibayarkan melalui lembaga resmi dapat dikreditkan langsung terhadap kewajiban pajak penghasilan individu Muslim, sehingga tidak terjadi pembebanan ganda secara riil. Arab Saudi tidak mengenal pajak penghasilan individu sama sekali dan mengandalkan zakat serta pendapatan sumber daya alam. Indonesia sendiri telah mengambil langkah moderat melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memperbolehkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (bukan pengurang pajak terutang secara langsung, melainkan pengurang basis penghitungan).
3. Menuju Desain yang Lebih Berkeadilan: Dari Deduction ke Credit
Bab ini mengusulkan agar arah reformasi fiskal Indonesia bergerak dari model zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction) menuju model yang lebih progresif: zakat sebagai kredit pajak langsung (tax credit), sebagaimana model Malaysia, namun dengan modifikasi yang disesuaikan konteks Indonesia. Argumentasinya sederhana namun fundamental: model deduction hanya memberikan manfaat proporsional terhadap tarif pajak marginal (sehingga kelompok berpenghasilan tinggi mendapat "diskon" pajak yang lebih besar secara nominal), sedangkan model credit memberikan manfaat yang lebih adil secara horizontal karena mengurangi pajak terutang secara langsung, rupiah demi rupiah, tanpa bias terhadap tarif marginal wajib pajak.
Namun pengalihan ini harus disertai kehati-hatian fiskal yang serius. Tanpa desain yang cermat, model tax credit murni berpotensi menggerus basis penerimaan pajak negara secara signifikan, mengingat potensi zakat nasional yang menurut berbagai kajian mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, jauh melampaui realisasi penghimpunan zakat resmi yang masih di kisaran puluhan triliun. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kredit pajak bertingkat (tiered tax credit): pembebasan penuh untuk wajib pajak berpenghasilan rendah-menengah yang membayar zakat melalui lembaga resmi, dan pembebasan parsial (dengan batas maksimum persentase) untuk wajib pajak berpenghasilan tinggi, sehingga kemampuan fiskal negara tetap terjaga sekaligus keadilan bagi pembayar zakat tetap terpenuhi.
4. Menjawab Kekhawatiran Kesetaraan Antarwarga Negara
Bagi warga negara non-Muslim, kekhawatiran akan perlakuan tidak setara harus dijawab dengan prinsip kesetaraan fungsional, bukan kesetaraan formal-mekanis. Negara dapat membuka ruang serupa bagi kontribusi filantropis-keagamaan komunitas lain—misalnya persepuluhan (tithe) dalam tradisi Kristen, dana punia dalam tradisi Hindu, atau dana paramita dalam tradisi Buddha—untuk mendapatkan perlakuan insentif pajak yang setara, sepanjang disalurkan melalui lembaga filantropi keagamaan resmi yang diakui negara dan memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi yang sama. Dengan demikian, prinsip yang ditegakkan bukanlah "negara mengistimewakan satu agama," melainkan "negara mengakui dan memfasilitasi mekanisme filantropi keagamaan lintas iman sebagai bagian dari ekosistem kesejahteraan sosial," yang justru selaras dengan semangat sila pertama Pancasila yang bersifat inklusif terhadap keberagaman agama, bukan eksklusif kepada satu agama tertentu.
C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan
1. Filosofi Pengeluaran dalam Tradisi Baitulmal
Dalam tradisi fiskal Islam klasik, baitulmal tidak sekadar berfungsi sebagai kas penyimpanan, melainkan sebagai institusi yang terikat pada prinsip amanah (kepercayaan) dan wilayah al-mal (perwalian atas harta publik). Khalifah dan pejabat yang mengelolanya bukan pemilik, melainkan wali yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada umat. Prinsip ini melahirkan kaidah fikih penting: tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah—setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus digantungkan pada pertimbangan kemaslahatan.
Kaidah ini memiliki implikasi fiskal yang sangat kuat: pengeluaran negara tidak boleh didasarkan pada kepentingan kelompok elite, kepentingan politik jangka pendek, atau bahkan efisiensi teknokratis semata, melainkan harus senantiasa diuji dengan pertanyaan mendasar—apakah kebijakan ini benar-benar membawa maslahat bagi rakyat, terutama kelompok yang paling rentan?
2. APBN sebagai Baitulmal Modern: Kemungkinan dan Batasannya
Menjadikan APBN sebagai "baitulmal modern" bukan berarti mengubah nomenklatur administratif, melainkan menanamkan jiwa maslahat ke dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Ada beberapa area konkret di mana hal ini bisa diwujudkan:
Pertama, dalam perencanaan (budget planning). Proses penyusunan RAPBN dapat diperkaya dengan analisis maqashid syari'ah sebagai salah satu kerangka evaluatif tambahan, sejajar dengan analisis cost-benefit konvensional. Setiap program yang diajukan dapat dinilai dari lima kategori: apakah ia berkontribusi pada hifz al-din (penjagaan kebebasan beragama dan moderasi), hifz al-nafs (penjagaan nyawa dan kesehatan), hifz al-'aql (penjagaan akal melalui pendidikan dan literasi), hifz al-nasl (penjagaan keturunan melalui perlindungan keluarga dan anak), dan hifz al-mal (penjagaan harta melalui pemberdayaan ekonomi dan perlindungan dari kemiskinan struktural).
Kedua, dalam prioritas belanja (spending priority). Sebagaimana baitulmal klasik memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebelum belanja untuk kepentingan negara yang bersifat sekunder, APBN berkeadilan seharusnya menempatkan belanja untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar bagi daerah tertinggal sebagai prioritas yang tidak dapat digeser oleh kepentingan politik jangka pendek, termasuk dalam situasi tekanan fiskal maupun tahun politik.
Ketiga, dalam mekanisme akuntabilitas (accountability mechanism). Tradisi Islam mengenal konsep hisbah—pengawasan publik terhadap perilaku ekonomi dan penggunaan harta bersama, yang dijalankan oleh muhtasib. Dalam konteks modern, semangat hisbah ini dapat diwujudkan melalui penguatan lembaga pengawas independen (BPK, KPK, Ombudsman) yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat sipil dan keterbukaan data anggaran (open budget data) secara real-time, sehingga setiap rupiah APBN dapat ditelusuri penggunaannya oleh publik, sejalan dengan prinsip transparansi yang ditekankan baik dalam tata kelola pemerintahan modern maupun dalam etika amanah Islam.
3. Zakat sebagai Instrumen Belanja Sosial Terarah (Earmarked Social Spending)
Salah satu keunggulan komparatif zakat dibandingkan pajak adalah sifatnya yang earmarked secara ketat—delapan golongan penerima telah ditentukan secara definitif oleh nash, sehingga tidak dapat dialihkan untuk kepentingan lain di luar peruntukannya, betapapun mendesaknya kebutuhan tersebut. Sifat ini menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal yang unik: ia menawarkan jaminan kepastian alokasi yang sulit ditemukan dalam skema belanja pemerintah konvensional, yang senantiasa rentan terhadap realokasi politik, pemotongan anggaran, atau bahkan penyimpangan.
Dalam kerangka fiskal nasional yang terintegrasi, dana zakat yang dikelola BAZNAS dan LAZ dapat diposisikan sebagai lapisan kedua jaring pengaman sosial (second-layer social safety net) yang bekerja secara komplementer dengan program-program bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Program Indonesia Pintar. Alih-alih tumpang tindih, kedua sistem ini dapat disinergikan melalui satu basis data terpadu penerima manfaat (semacam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diperluas), sehingga distribusi bantuan menjadi lebih presisi dan tidak terjadi baik duplikasi maupun celah (gap) di mana kelompok rentan tertentu tidak tersentuh oleh kedua sistem.
4. Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan Pembangunan Jangka Panjang
Selain zakat, instrumen wakaf—termasuk wakaf uang dan wakaf produktif—menawarkan potensi besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang belum banyak diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal nasional. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif-redistributif jangka pendek, wakaf secara konseptual dirancang untuk kekekalan manfaat (dawam al-manfa'ah), menjadikannya instrumen yang ideal untuk pembiayaan proyek-proyek jangka panjang seperti rumah sakit wakaf, sekolah wakaf, dan infrastruktur sosial lainnya, yang pada gilirannya dapat meringankan beban APBN dalam sektor-sektor tersebut sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi
1. Diagnosis: Kemiskinan sebagai Kegagalan Distribusi, Bukan Sekadar Kegagalan Produksi
Pendekatan konvensional terhadap kemiskinan sering kali terjebak pada paradigma pertumbuhan (growth-centric paradigm): asumsi bahwa kemiskinan akan terselesaikan dengan sendirinya melalui pertumbuhan ekonomi agregat, dengan manfaat yang pada akhirnya menetes ke bawah (trickle-down effect). Pengalaman empiris Indonesia—dan banyak negara berkembang lainnya—menunjukkan bahwa asumsi ini tidak sepenuhnya terbukti; pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berjalan beriringan dengan ketimpangan yang tetap tinggi atau bahkan memburuk, sebagaimana tercermin dalam rasio gini yang persisten di kisaran 0,38–0,39 selama lebih dari satu dekade terakhir, meski angka kemiskinan absolut menurun.
Baik perspektif Pancasila maupun perspektif Islam menolak paradigma trickle-down sebagai satu-satunya strategi. Sila kelima menuntut keadilan sosial sebagai tujuan yang harus diupayakan secara aktif dan terencana, bukan efek samping yang ditunggu secara pasif. Demikian pula, konsep Islam tentang harta menegaskan bahwa dalam setiap harta orang kaya terdapat hak yang jelas bagi orang miskin (QS Adz-Dzariyat: 19), yang berarti kemiskinan bukan semata persoalan kegagalan individu untuk berproduksi, melainkan juga persoalan struktural: adanya hak yang belum ditunaikan, adanya distribusi yang belum berkeadilan.
2. Empat Lapis Instrumen Fiskal Integratif
Untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan secara struktural, diperlukan pendekatan berlapis (multi-layered approach) yang mengintegrasikan instrumen fiskal konvensional dan instrumen fiskal Islam secara simultan:
Lapis pertama: Pajak progresif sebagai instrumen redistribusi makro. Sistem pajak penghasilan progresif, pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok ultra-kaya, serta pajak atas warisan (yang secara konseptual memiliki kedekatan dengan semangat hukum waris Islam yang mendistribusikan harta pewaris kepada banyak ahli waris, bukan terkonsentrasi pada satu penerima) merupakan instrumen makro yang menjangkau seluruh basis wajib pajak tanpa memandang agama.
Lapis kedua: Zakat sebagai instrumen mikro-redistributif langsung. Berbeda dengan pajak yang bersifat impersonal dan birokratis, zakat—khususnya melalui skema zakat produktif—dapat menjangkau kelompok miskin secara lebih personal dan cepat, sering kali tanpa birokrasi berlapis yang menghambat pencairan bantuan pemerintah.
Lapis ketiga: Instrumen keuangan sosial Islam non-zakat (wakaf, infak, sedekah, qardhul hasan). Instrumen ini menjangkau kelompok yang tidak sepenuhnya tercakup oleh kategori ashnaf zakat namun tetap membutuhkan dukungan, misalnya kelompok rentan miskin (near-poor) yang berada tepat di atas garis kemiskinan namun sangat rentan jatuh miskin akibat guncangan ekonomi (economic shock) seperti sakit, PHK, atau bencana.
Lapis keempat: Perlindungan sosial berbasis APBN (bantuan sosial, subsidi terarah, jaminan sosial). Lapis ini menjadi jaring pengaman terakhir (last-resort safety net) yang menjamin bahwa tidak ada satu pun warga negara yang jatuh di bawah standar kehidupan minimum, sebagaimana diamanatkan Pasal 34 UUD 1945.
3. Zakat Produktif dan Pemberdayaan: Melampaui Bantuan Konsumtif
Kritik yang patut direnungkan terhadap praktik zakat di banyak tempat adalah kecenderungannya yang masih dominan bersifat konsumtif (charity-based)—penyaluran zakat dalam bentuk bantuan sesaat yang tidak mengubah struktur ekonomi penerima secara jangka panjang. Padahal, semangat pemberdayaan sesungguhnya telah terkandung dalam konsep zakat itu sendiri: penerima zakat idealnya, setelah menerima manfaat zakat secara berkelanjutan, dapat bertransformasi dari status mustahik (penerima) menjadi muzakki (pembayar).
Model zakat produktif—pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, hingga skema zakat sebagai jaminan kredit mikro tanpa bunga (dikombinasikan dengan qardhul hasan)—perlu didorong menjadi arus utama (mainstream) pengelolaan zakat nasional, bukan sekadar program pelengkap. Pemerintah, melalui regulasi pengelolaan zakat, dapat memberikan insentif kelembagaan bagi BAZNAS dan LAZ yang mengalokasikan proporsi signifikan dari dana yang dihimpun untuk program pemberdayaan produktif, dibandingkan dengan yang hanya berorientasi pada distribusi konsumtif.
4. Ketimpangan Antarwilayah: Dimensi yang Sering Terlupakan
Diskusi tentang kemiskinan dan ketimpangan sering kali terjebak pada dimensi antarindividu (interpersonal inequality), padahal dimensi antarwilayah (interregional inequality) di Indonesia sama pentingnya, mengingat kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, antara wilayah barat dan timur Indonesia, masih menjadi tantangan struktural yang mendalam. Dalam konteks ini, instrumen fiskal Islam juga menawarkan wawasan: konsep al-mal lillah wa khalqihi (harta pada hakikatnya milik Allah dan diperuntukkan bagi seluruh makhluk-Nya) mendorong prinsip bahwa kekayaan sumber daya alam suatu daerah—sebagaimana juga ditegaskan Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat—tidak boleh hanya dinikmati secara eksklusif oleh daerah penghasil atau elite tertentu, melainkan harus didistribusikan secara adil melalui mekanisme transfer fiskal antardaerah yang lebih berpihak pada pemerataan, seperti Dana Alokasi Khusus yang afirmatif bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur
1. Makna Konseptual Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur
Frasa yang diambil dari QS Saba' ayat 15 ini—yang secara harfiah bermakna "negeri yang baik dan Tuhan Yang Maha Pengampun"—telah lama menjadi cita-cita retoris dalam wacana keislaman Indonesia, namun jarang diterjemahkan secara serius ke dalam kerangka kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal. Ayat ini berkisah tentang kaum Saba' yang dianugerahi negeri yang subur dan makmur sebagai buah dari rasa syukur, namun kemudian ditimpa bencana akibat keberpalingan mereka dari nilai-nilai keadilan dan kesyukuran kolektif.
Dalam konteks fiskal, frasa ini dapat dimaknai sebagai visi tentang negara yang: (1) memiliki basis material yang cukup dan dikelola dengan baik (baldatun thayyibatun—negeri yang baik, subur, produktif), dan (2) memiliki basis spiritual yang kokoh di mana pengelolaan kekayaan tersebut senantiasa diorientasikan pada ampunan dan keridhaan Tuhan, yang dalam bahasa fiskal dapat diterjemahkan sebagai akuntabilitas transenden—kesadaran bahwa pengelola fiskal negara tidak hanya bertanggung jawab kepada parlemen dan auditor, tetapi juga kepada dimensi moral-spiritual yang lebih tinggi.
2. Lima Pilar Konstruksi Sistem Fiskal Berbasis Nilai
Untuk mewujudkan visi tersebut, bab ini mengusulkan lima pilar konstruksi:
Pilar pertama: Legislasi fiskal yang mengintegrasikan nilai keadilan substantif. Undang-undang perpajakan dan pengelolaan keuangan negara perlu direvisi secara bertahap untuk secara eksplisit mencantumkan prinsip keadilan substantif (bukan hanya keadilan formal-prosedural) sebagai tujuan yang harus diuji dalam setiap kebijakan fiskal, termasuk melalui mekanisme uji dampak keadilan (equity impact assessment) sebelum sebuah kebijakan fiskal disahkan.
Pilar kedua: Kelembagaan fiskal yang terintegrasi namun tidak tersentralisasi. Integrasi antara pengelolaan zakat, wakaf, dan APBN tidak berarti sentralisasi kelembagaan di bawah satu badan tunggal—yang justru berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan hilangnya independensi teologis lembaga zakat—melainkan koordinasi kebijakan melalui forum lintas lembaga (semacam Dewan Fiskal Nasional yang diperluas keanggotaannya) yang mempertemukan Kementerian Keuangan, Bappenas, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Sosial dalam satu kerangka perencanaan yang saling terinformasi (meski kewenangan eksekusi tetap terpisah).
Pilar ketiga: Literasi fiskal-keagamaan bagi warga negara. Kesenjangan pemahaman publik tentang bagaimana pajak dan zakat sesungguhnya saling melengkapi (bukan saling menegasikan) perlu dijembatani melalui pendidikan fiskal yang terintegrasi dengan pendidikan keagamaan, baik di jalur pendidikan formal maupun melalui mimbar-mimbar keagamaan, sehingga kesadaran membayar pajak dan menunaikan zakat sama-sama dipahami sebagai bagian dari ibadah sosial (al-'ibadah al-ijtima'iyyah).
Pilar keempat: Digitalisasi dan transparansi sebagai wujud amanah modern. Penguatan sistem informasi terpadu yang memungkinkan publik melacak aliran dana zakat, wakaf, dan APBN secara terintegrasi—termasuk melalui teknologi blockchain untuk penelusuran dana filantropi yang mulai dirintis beberapa lembaga zakat—merupakan wujud kontemporer dari prinsip amanah yang menjadi inti ajaran fiskal Islam maupun prinsip transparansi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kerangka Pancasila.
Pilar kelima: Evaluasi berbasis maslahat, bukan sekadar target kuantitatif. Keberhasilan kebijakan fiskal tidak boleh diukur semata dari pencapaian target penerimaan negara atau angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari indikator-indikator kemaslahatan substantif: penurunan tingkat kesenjangan (bukan hanya kemiskinan absolut), peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal, dan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
3. Tantangan Implementasi: Antara Idealisme dan Realitas Politik-Birokrasi
Konstruksi ideal ini tentu berhadapan dengan realitas politik dan birokrasi yang tidak sederhana. Resistensi dapat muncul dari berbagai arah: kekhawatiran kelompok sekuler-nasionalis terhadap "islamisasi" kebijakan fiskal negara; resistensi dari elite ekonomi terhadap pajak progresif dan pajak kekayaan; inersia birokrasi yang terbiasa dengan sekat-sekat kelembagaan yang kaku; hingga potensi politisasi lembaga zakat oleh kepentingan kelompok tertentu. Bab ini tidak menutup mata terhadap tantangan-tantangan tersebut, dan karenanya menekankan pentingnya pendekatan gradualisme yang terukur (measured gradualism)—bukan perubahan revolusioner yang berisiko menimbulkan gejolak, melainkan reformasi bertahap yang dibangun di atas basis konsensus lintas kelompok, uji coba kebijakan berskala terbatas (pilot project), dan evaluasi berkelanjutan.
F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais
1. Merumuskan Konsep "Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais"
Istilah "negara kesejahteraan" (welfare state) dalam wacana global umumnya diasosiasikan dengan model Skandinavia yang sekuler-sosial-demokratis. Bab ini mengusulkan sebuah varian konseptual baru: negara kesejahteraan Islami-Pancasilais, yaitu model negara kesejahteraan yang menggabungkan tiga elemen sekaligus: (1) jaminan sosial universal yang dijamin negara berdasarkan hak konstitusional (sebagaimana model welfare state konvensional), (2) instrumen filantropi keagamaan wajib dan sukarela (zakat, infak, sedekah, wakaf) sebagai lapisan tambahan jaring pengaman sosial, dan (3) orientasi nilai spiritual-etis yang menjadikan keadilan sosial bukan sekadar kalkulasi utilitarian, melainkan bagian dari pertanggungjawaban transenden pengelola negara.
Model ini berbeda dari welfare state Skandinavia yang cenderung sepenuhnya mengandalkan pajak tinggi dan negara sebagai satu-satunya penyedia jaminan sosial; dan juga berbeda dari model filantropi-sentris yang mengandalkan kedermawanan sukarela tanpa jaminan negara yang kuat. Ia mengambil jalan tengah: negara tetap menjadi penjamin utama (primary guarantor), namun instrumen keagamaan diposisikan sebagai penguat struktural (structural reinforcement), bukan pengganti tanggung jawab negara.
2. Peta Jalan Reformasi: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang
Jangka pendek (1–3 tahun): Penyempurnaan regulasi zakat sebagai pengurang pajak menuju skema kredit pajak bertingkat; digitalisasi dan integrasi data penerima manfaat zakat dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; penguatan kapasitas kelembagaan BAZNAS dan LAZ dalam audit dan pelaporan yang mengikuti standar akuntansi keuangan syariah; kampanye literasi fiskal-keagamaan nasional.
Jangka menengah (3–7 tahun): Reformasi struktur pajak menuju sistem yang lebih progresif, termasuk kajian mendalam mengenai pajak kekayaan dan penyempurnaan pajak warisan; pengembangan instrumen surat berharga syariah negara (sukuk) yang secara eksplisit diarahkan untuk pembiayaan proyek-proyek kemaslahatan publik (green sukuk, sukuk wakaf, sukuk untuk pendidikan dan kesehatan); pembentukan forum koordinasi fiskal lintas lembaga yang disebutkan pada subbab E.
Jangka panjang (7–15 tahun): Transformasi menuju sistem jaminan sosial universal yang terintegrasi penuh antara skema berbasis pajak dan skema berbasis filantropi Islam, dengan basis data tunggal, mekanisme penyaluran yang saling terkoordinasi, dan sistem evaluasi dampak yang matang; internalisasi kerangka maqashid syari'ah sebagai salah satu kerangka evaluatif resmi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sejajar dengan kerangka-kerangka evaluatif lain seperti analisis dampak lingkungan dan analisis dampak sosial.
3. Indikator Keberhasilan
Keberhasilan reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan Islami-Pancasilais dapat diukur melalui sejumlah indikator kunci: penurunan rasio gini secara konsisten menuju angka di bawah 0,35; peningkatan rasio penghimpunan zakat nasional terhadap potensi zakat dari kondisi saat ini (di kisaran belasan persen) menuju angka yang jauh lebih tinggi; peningkatan proporsi zakat produktif dibandingkan zakat konsumtif dalam pola distribusi lembaga zakat; penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menuju nol persen sesuai komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; serta—yang tidak kalah penting—peningkatan indeks kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, baik yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola lembaga filantropi keagamaan.
4. Penutup Bab: Fiskal sebagai Jalan Menuju Keadilan yang Membumi
Bab ini telah berupaya menunjukkan bahwa pertemuan antara sistem fiskal Pancasila dan instrumen fiskal Islam bukanlah proyek ideologis yang dipaksakan, melainkan sintesis yang lahir dari kesamaan tujuan mendalam: mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Zakat dan pajak, baitulmal dan APBN, maqashid syari'ah dan sila kelima Pancasila—semuanya adalah bahasa yang berbeda untuk menuturkan cita-cita yang sama.
Namun cita-cita ini hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam desain kebijakan yang konkret, kelembagaan yang kuat, dan komitmen politik yang konsisten. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukanlah jaminan otomatis yang turun dari langit, melainkan hasil dari kerja kolektif suatu bangsa yang bersyukur—dan wujud kesyukuran yang paling nyata dalam ranah fiskal adalah pengelolaan kekayaan bersama secara adil, transparan, dan berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan. Di titik inilah, sebagaimana akan ditegaskan lebih jauh dalam bab-bab penutup buku ini, keislaman dan keindonesiaan bukan dua identitas yang harus dipertentangkan, melainkan dua wajah dari satu komitmen yang sama terhadap keadilan.
Komentar
Posting Komentar